Selasa, 06 November 2012

Pengertian Budaya Politik dan Sosialisasi Politik

27 komentar
Share:
Budaya politik dan sosialisasi politik adalah pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat yaitu Gabriel A. Almond dan Sydney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka Budaya Politik, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970 atas 5000 responden yang tersebar di 5 negara: Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat.

Budaya politik berarti kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan subyek kajian yang utama dan bersifat empiris, dalam arti pendapat orang per oranglah yang membangun kesimpulan penelitian. Ini berbeda dengan pendekatan filsafat politik, misalnya, yang lebih bersifat abstrak oleh sebab pendapat dibangun oleh seseorang tanpa terlebih dahulu melihat fakta lapangan, atau paling tidak, melalui serangkaian penelitian yang melibatkan orang banyak. Potret Indonesia

Sementara itu, sosialisasi politik merupakan instrumen yang berupaya melestarikan sebuah sistem politik. Melalui serangkaian mekanisme dalam sosialisasi politik, individu dari generasi selanjutnya dididik untuk memahami apa, bagaimana, dan untuk apa sistem politik yang berlangsung di negaranya masing-masing berfungsi untuk diri mereka.

Budaya Politik

Budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.

Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3, yaitu:


  1. Orientasi Kognitif - Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.
  2. Orientasi Afektif - Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
  3. Orientasi Evaluatif - Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu.


Orientasi kognitif adalah pengetahuan. Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu.

Orientasi afektif berbeda dengan orientasi kognitif, oleh sebab orientasi afektif ini bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan seperti diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya, kerap lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis (sifatnya populer) untuk mendongkrak aspek afektif warga negara. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai, Askeskin, Pembagian Kompor Gas, dan sejenisnya bertujuan demi mengubah orientasi afektif warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah, agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pimpinan politik, dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari.

Orientasi Evaluatif merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan/tindakan. Misalnya, setelah mengetahui bahwa partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, individu memilih mereka di dalam suatu pemilu. Atau, sekelompok individu menggelar unjuk rasa untuk mendukung seorang calon yang tengah ‘diserang’ oleh lawan politiknya, semata-mata karena mereka merasa kenal dan sedikit tahu akan jatidiri si politisi termaksud. Orientasi Evalutif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif.

Tipe-tipe Budaya Politik

Menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri. Melalui hasil penelitian mereka di 5 negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat 3 budaya politik yang dominan terdapat di tengah individu. Tipe budaya politik sendiri berarti jenis kecenderungan individu di dalam sistem politik. Tipe-tipe budaya politik yang ada adalah:


  1. Budaya Politik Parokial.
  2. Budaya Politik Subyek
  3. Budaya Politik Partisipan.


1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik di mana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Di dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.

Budaya politik parokial kentara misalnya, di dalam budaya masyarakat yang masih nomaden. Misalnya ini terjadi di kafilah-kafilah badui jazirah Arabia, suku-suku pedalaman Indonesia seperti Kubu, Dani, Asmat, Anak Dalam, dan sejenisnya. Contoh tersebut dalam pengertian fisik. Namun, dapat pula kita kembangkan parokialisme dalam pengertian lebih luas. Misalnya, dapat kita sebut bahwa sebagian warga Aceh yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia sebagai menganut budaya politik parokial, oleh sebab mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai warga negara Republik Indonesia.

2. Budaya Politik Subyek

Budaya politik subyek adalah budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial oleh sebab individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subyek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka kerap mengikuti berita-berita politik tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman oleh sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Di ujung yang lain, saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Budaya politik subyek banyak berlangsung di negara-negara yang kuat (strong government) tetapi bercorak otoritaritarian atau totalitarian. Misalnya, budaya ini banyak terjadi di Indonesia di saat pemerintah Presiden Suharto (masa Orde Baru). Di masa tersebut, orang jarang ada yang berani membincangkan masalah politik secara bebas, terlebih lagi mengkritik presiden ataupun keluarganya. Gejala seperti ini juga terjadi di Cina, Korea Utara, Kuba, atau sebagian negara makmur seperti Arab Saudi, Singapura, ataupun Malaysia, yang sistem politiknya belum sepenuhnya demokrasi.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya ketimbang subyek. Dalam budaya politik partisipan, individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban untuk, misalnya, membayar pajak.

Dalam budaya politik partisipan, sering dan merasa bebas mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa bahwa, hingga tingkatan tertentu, dapat mempengaruhi jalannkan perpolitikan negara. Mereka pun merasa bebas dan mampu mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah. Jika tidak mendirikan organisasi politik, mereka pun banyak bergabung ke dalam organisasi sukarela baik bersifat politik maupun tidak. Saat mengikuti pemilu mereka cukup berbangga hati.

Budaya politik partisipan utamanya banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat kemakmuran dan keadilan yang cukup tinggi. Jarang budaya politik partisipan terdapat di negara-negara yang masih bercorak otoritarian, totaliter, ataupun terbelakang secara ekonomi. Atau, jika tidak makmur secara ekonomi, maka budaya politik partisipan muncul dalam sistem politik yang terbuka seperti Demokrasi Liberal.

Sosialisasi Politik

Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan dua orang yang memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui buku mereka Pengantar Sosiologi Politik. Dalam buku tersebut, Rush dan Althoff menerbitkan terminologi baru dalam menganalisis perilaku politik tingkat individu yaitu sosialisasi politik.

Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja berupa input politik, output politik, maupun orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Fungsi sosialisasi menurut Rush dan Althoff adalah:


  1. Melatih Individu 
  2. Memelihara Sistem Politik


Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberlakukan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.

Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri ? Mereka akan menjadi warga negara tanpa identitas, tentunya.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush dan Althoff menyuratkan terdapat 3 cara, yaitu:


  1. Imitasi
  2. Instruksi
  3.   Motivasi


Imitasi. Melalui imitasi, seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya. Misalnya, Gus Dur adalah anak dari K.H. Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Asy’ari. Gus Dur sejak kecil akrab dengan lingkungan pesantren dan budaya politik Nahdlatul Ulama, termasuk dengan kiai-kiainya. Budaya tersebut mempengaruhi tindakan-tindakan politiknya yang cenderung bercorak Islam moderat seperti yang ditampakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama secara umum.

Instruksi. Cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya ini banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa. Cara instruksi ini juga terjadi di sekolah-sekolah, dalam mana guru mengajarkan siswa tentang sistem politik dan budaya politik yang ada di negara mereka.

Motivasi. Cara melakukan sosialisasi politik yang terakhir adalah motivasi. Melalui cara ini, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain. Dapat saja seorang individu yang besar dari keluarga yang beragama secara puritan, ketika besar ia bergabung dengan kelompok-kelompok politik yang lebih bercorak sekular. Misalnya ini terjadi di dalam tokoh Tan Malaka. Tokoh politik Indonesia asal Minangkabau ini ketika kecil dibesarkan di dalam lingkungan Islam pesantren, tetapi ketika besar ia merantau dan menimba aneka ilmu dan akhirnya bergabung dengan komintern. Meskipun menjadi anggota dari organisasi komunis internasional, yang tentu saja bercorak sekular, ia tetap tidak setuju dengan pendapat komintern yang menilai gerapak pan islamisme sebagai musuh. Namun, tetap saja tokoh Tan Malaka ini menempuh cara sosialisasi politik yang bercorak motivasi.

Agen-agen Sosialisasi Politik

Dalam kegiatan sosialisasi politik dikenal yang namanya agen. Agen inilah yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya 5 agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu:


  1. keluarga
  2. sekolah
  3. peer groups
  4. media massa
  5. pemerintah
  6. partai politik


Keluarga. Keluarga merupakan primary group dan agen sosialisasi utama yang membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu. Tokoh Sukarno misalnya, memperoleh nilai-nilai penentangan terhadap Belanda melalui ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunya, yang merupakan keluarga bangsawan Bali menceritakan kepahlawanan raja-raja Bali dalam menentang Belanda di saat mereka tengah berbicara. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat Sukarno untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya yang terjajah oleh Belanda.

Sekolah. Selain keluarga, sekolah juga menempati posisi penting sebagai agen sosialisasi politik. Sekolah merupakan secondary group. Kebanyakan dari kita mengetahui lagu kebangsaan, dasar negara, pemerintah yang ada, dari sekolah. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional selalu tidak terlepas dari pantauan negara oleh sebab peran pentingnya ini.

Peer Group. Agen sosialisasi politik lainnya adalah peer group. Peer group masuk kategori agen sosialisasi politik Primary Group. Peer group adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sebaya tentu sangat mempengaruhi beberapa tindakan kita, bukan ? Tokoh semacam Moh. Hatta banyak memiliki pandangan-pandangam yang sosialistik saat ia bergaul dengan teman-temannya di bangku kuliah di Negeri Belanda. Melalui kegiatannya dengan kawan sebaya tersebut, Hatta mampu mengeluarkan konsep koperasi sebagai lembaga ekonomi khas Indonesia di kemudian hari. Demikian pula pandangannya atas sistem politik demokrasi yang bersimpangan jalan dengan Sukarno di masa kemudian.

Media Massa. Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Tidak perlu disebutkan lagi pengaruh media massa terhadap seorang individu. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabat cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi kita. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampun menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung ‘berlebihan.’

Pemerintah. Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, di mana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung, melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya.

Partai Politik.
Partai politik adalah agen sosialisasi politik secondary group. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada.

-------------------------------------------------------
Referensi
  1. Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, Budaya Politik, (Jakarta: Rajawali Press)
  2. Michael Rush dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rajawali Press)
  3. Mary Hawkesworth and Maurice Kogan, Encyclopedia of Government and Politics, (London: Routledge, 1992) 
tags:
pengertian budaya politik pengertian sosialisasi politik jenis-jenis budaya politik agen-agen sosialisasi politik

27 komentar:

  1. terimakasih sekali..tulisan anda ini sangat membantu saya untuk mengumpulkan referensi mengenai teori, sosialisasi, politik, maupun mengenai teori sosialisasi politik...makasih yaa... :)
    Balas
  2. Sama-sama. Semoga bermanfaat.
    Balas
    Balasan
    1. sangat membantu
      trima kasih pak
    2. Sama-sama. Semoga bermanfaat.
  3. makasi ya pak, sangat membantu, besok ulangan umum PKN tak ada si buku.... maksiii sekali
    Balas
  4. Lebih ringkas dan mudah di pahami daripada Tulisan serupa di kasih tempat lainya . terima kasih
    Balas
  5. Sama-sama. Semoga bermanfaat.
    Balas
  6. saya ingin menulis makalh budaya politik banjar,saya sulit mencari referensinya....apa bs bantu???
    Balas
  7. Bisa dibaca buku :
    1. Mohamad Najib, editor, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, Volume 2, (Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, 1996).
    2. Irfan Noor, Demokrasi dan Budaya Banjar, (Makalah, banyak catatak kaki yang bisa ditelusuri di tulisan ini). Sediakan akun Scribd.
    3. Ninuk Kleden-Probonegoro, The Mamanda Theater and the Redefinition of the Banjar Identity (Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, 2002 26 (69):10–23). Banyak catatan kaki yang bisa diacu.

    Semoga membantu.
    Balas
  8. makasiih ya untuk penulisnya
    Balas
  9. contoh'' nya ada gak yea ???
    Balas
  10. thanks ya.
    Balas
  11. To : nella
    Kalau boleh tahu, contoh untuk yang bagian mana, ya?

    To : ezra
    Sama-sama. Semoga bermanfaat.
    Balas
  12. waaahhh bagus
    tipsnya bagus sekali untuk dibaca dan dipelajari…..
    terima kasih atas informassinya….
    alangkah baik nya kita saling berbagi informasi dengan mengunjungi website kami http://ict.unsri.ac.id
    terimah kasih..
    Balas
  13. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Saya sudah kunjungi http://ict.unsri.ac.id. Keren dan bisa dijadikan sumber belajar ICT yang baik.
    Balas
  14. Adakah penelitian tentang tipe budaya politik parokial..?
    Balas
  15. @zikrie
    Mungkin ini beberapa contohnya:
    1. Wijianto, Profil Budaya Politik Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Wonogiri (Universitas Negeri Surakarta: FKIP, 2006). Simpulannya: Profil budaya politik masyarakat pedesaan di kabupaten Wonogiri adalah budaya politik subyek-parokial.

    2. J. Stephen Hoadley, "Hong Kong Is the Lifeboat: Notes on Political Culture and Socialization," Journal of Oriental Studies, 8 (1970)

    3. J. Rear, "One Brand of Politics," dalam K. Hopkins, ed, Hong Kong: The Industrial Colony, (Hong Kong: Oxford University Press, 1971)

    4. Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto, Deepening Democracy in Indonesia? Direct Election for Local Leaders (Pilkada) (Singapore: ISEAS, 2009).

    5. Krishna Sen and David T. Hill, Media, Culture and Politics in Indonesia (Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia, 2007). Khususnya bab introduction.

    6. Clifford Geertz, "Afterword: The Politics of Meaning" dalam Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia (Singapore: Equinox, 2007).
    Balas
  16. contoh" bugaya politik yang lebih ringkas ada gk????
    Balas
    Balasan
    1. 1. Ketika seorang warganegara secara subyektif lebih suka dipimpin oleh pimpinan nasional yang berasal dari etnisnya sendiri, adalah sebagian contoh parokialisme.
      2. Ketika seorang warganegara secara subyektif sadar bernegara secara nasional tetapi menekankan peran pasif, adalah sebagian contoh subyek.
      3. Ketia seorang warganegara secara subyektif sadar bernegara haruslah partisipatoris, adalah sebagian contoh partisipan.
  17. Terimakasih atas artikelnya, sangat membantu sekali untuk bahan referensi presentasi.
    Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Anda :---)
    Balas
    Balasan
    1. Amin. Semoga bermanfaat.
  18. budaya politik selalu berkaitan dengan masalah psikis. benarkah demikian? tolong jelaskan
    dan berikan contoh budaya politik yang selalu berkaitan dengan masalah kenegaraan dan ketatanegaraan
    Balas
    Balasan
    1. Jika mengacu pada Almond dan Verba, ada 3 jenis orientasi dalam budaya politik yaitu Kognitif, Afektif, dan Evaluatif. Aspek Kognitif adalah pengetahuan (mental, psikis). Afektif adalah rasa (juga mental, psikis). Evaluatif adalah penilaian dan diwujudkan ke dalam keputusan bertindak (meliputi psikis dan psikomotor). Jadi, tidak selalu psisik sifatnya. Contoh mudahnya adalah Pemilu. Aspek Kognitif tersembul dalam pengetahuan mengenai calon-calon pemimpin, berupa siapa, pendidikannya apa, track recordnya bagaimana. Aspek Afektif berkenaan dengan like or dislike, senang atau tidak senang, bangga atau tidak bangga, benci atau rindu. Tindakan untuk golput atau menyontreng adalah bukti evaluatifnya. Budaya politik perlu memperhitungkan tindakan ini.
  19. Maaf, pak. Dapatkah kita katakan bahwa budaya politik parokial adalah ciri masyarakat yang belum/tidak sadar politik sedangkan budaya politik partisipan sebagi ciri masyarakat yang sadar politik?

    Mohon bantuannya, pak.
    Terima kasih sebelumnya.
    Balas
    Balasan
    1. Almond dan Verba membangun pengertian parokial dan partisipan dalam sudut pandang sistem politik negara. Jadi, persoalannya kemungkinan bukan parokial tidak/belum sadar, partisipan sadar politik. Orientasi politik bersifat kognitif, afektif, dan evaluatif oleh keduanya diperhadapkan dengan sistem politik negara. Ketika ketiga orientasi politik ditujukan pada sentimen primordial, maka disebutlah sebagai budaya politik parokial. Ketika orientasi politik ditujukan pada sentimen nasional, maka disebutlah sebagai budaya politik partisipan. Penganut kedua budaya politik kelihatannya tetap sadar politik.
      Sama-sama. Semoga bermanfaat.
Ketik komentar anda. Pada Beri komentar sebagai pilih Name/URL jika anda tak memiliki Google Account. Lalu klik Publikasikan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar